Copyright: Rio S. Migang, MSc to Borneo Tourism Watch [BTW]

Opini berikut merupakan hasil kontemplasi saya, setelah bertemu banyak pihak yang meyakini sebuah utopia bahwa kemiskinan pasti lenyap dari muka bumi suatu saat nanti. Benarkah?

Bagian 1

Benarkah kemiskinan bisa dihilangkan? Dan mengapa sepanjang sejarah umat manusia, sejarah mengajarkan bahwa kemiskinan tidak bisa dilenyapkan?

Selama ini, tentu kita sering mendengar beberapa istilah yang ‘digandeng’ dengan kata kemiskinan, antara lain : (1) menghapuskan kemiskinan; (2) mengentaskan kemiskinan; (3) menghilangkan kemiskinan; (4) menanggulangi kemiskinan; (5) memerangi kemiskinan dan (6) mereduksi/mengurangi kemiskinan. Padanan kata-kata kemiskinan di atas menunjukkan bahwa kemiskinan seolah-olah dianalogikan sebagai sebuah aib. Apabila kemiskinan dianggap sebagai aib, maka seluruh definisi tentang kemiskinan, akan cenderung dipadankan dengan kata kerja aktif seperti menghapuskan, mengentaskan, menghilangkan, menanggulangi, memerangi hingga mereduksi.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Gubernur Kalteng –ATN-, paradigma kemiskinan memang perlu diubah. Kemiskinan selama ini dipersepsikan sebagai sesuatu yang aib. Oleh karena itu, kemiskinan tidak boleh terjadi. Pemikiran yang demikian harus diubah. Sebab tidak seorang pun di muka bumi ini yang menghendaki menjadi miskin. Seluruh umat manusia menghajatkan hidup layak dan berkecukupan, yang berarti jauh dari kemiskinan. (http://www.atn-center.org/read.asp?id_topik=10&menu=Topik ; Selasa, 5 September 2006). Karena dianalogikan dengan aib, maka kemiskinan pun dianggap ’setara’ dengan penyakit berbahaya semacam AIDS, sampai-sampai media massa pun berusaha menutupi ”borok berbahaya” tersebut. Apabila dikaji lebih mendalam, upaya menutup-nutupi tersebut nampaknya dapat menjadi hambatan pembangunan, itu mengapa muncul pernyataan Gubernur Kalteng yang meminta media massa Kalteng jangan menutup-nutupi keadaan di lapangan. Media massa yang tidak jujur, sangat mungkin menjadi agen penghambat pembangunan, media massa seharusnya bisa mengungkapkan fakta sebenarnya (jujur dan benar).

Melalui pemahaman bahwa kemiskinan adalah aib, pemerintah Indonesia pun sejak awal telah mencanangkan ”perang” terhadap kemiskinan. Tahun 1948, Bung Karno melancarkan perang itu dengan meluncurkan program yang difokuskan pada upaya pemenuhan kebutuhan pangan. Program dengan nama yang berlainan, berlangsung hingga jatuhnya Orde Lama. Hasilnya, kemiskinan dianggap tetap survive. Orde Baru melanjutkan perang melawan kemiskinan lewat program, antara lain bernama Bimas, Insus, Supra Insus, dan Inpres Desa Tertinggal (IDT). Hasilnya? Selama periode 1976-1996 (20 tahun, Repelita II-V) angka kemiskinan di Indonesia turun drastis. Pada tahun 1976, jumlah penduduk yang tergolong miskin berjumlah 54,2 juta jiwa (40,1%), tetapi tahun 1996 menurun setengahnya hingga tinggal 22,5 juta jiwa (11,3%). Meski jumlah “musuh” masih banyak, “operasi militer” yang dilancarkan Soeharto bisa dikatakan berhasil. Tentu dengan mengenyampingkan aspek lainnya (misal laporan ABS (asal bapak senang) dan membengkaknya utang luar negeri). Program-program penanggulangan kemiskinan yang lebih variatif muncul pula pascareformasi. Hal tersebut terkait dengan krisis ekonomi sejak tahun 1997, dimana terjadi PHK besar-besaran dan jumlah penduduk miskin meningkat tajam. BJ Habibie, Gus Dur, Megawati, dan, kini, SBY, melanjutkan ”perang” itu dengan ”senjatanya” masing-masing. Pada masa pemerintahan SBY kini, program Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan salah satu program utama pemerintah dalam memerangi kemiskinan.

Program-program pemerintah tersebut di atas, dilakukan sebagai upaya untuk memecahkan masalah kemiskinan dalam berbagai sudut multidimensi sektor. Beberapa definisi kemiskinan dimengerti sebagai: terbatasnya akses dan pemanfaatan sumber daya alam, terbatasnya interaksi sosial dan penguasaan informasi, terbatasnya pemilikan alat produksi, upah kecil, daya tawar rendah, tabungan nihil, lemah mengantisipasi peluang, kecilnya akses terhadap berbagai fasilitas dan kesempatan, diskriminatif, serta posisi lemah dalam mengambil keputusan karena rasa rendah diri, fatalisme, malas dan rasa terisolir, dapat dikurangi seoptimal mungkin. Apabila kemiskinan ditinjau dari hal-hal tersebut di atas, maka kemiskinan jelas sekali tidak dilihat sebagai kekurangan materi, namun melingkup berbagai aspek kehidupan manusia.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, nyaris seluruh program yang berkaitan dengan kemiskinan adalah menemukan bagaimana caranya mengentaskan, menghilangkan hingga menanggulangi kemiskinan. Berbagai upaya pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan tentu tidak salah, namun upaya tersebut tentunya harus disertai pemahaman berdasarkan fakta yang ada, karena nyaris sepanjang masa, apakah itu di masa city-state nya Athena, masa kejayaan Romawi, masa kebangkitan revolusi industri yang muncul di Eropa di penghujung tahun 1700-an, hingga Amerika pun yang pernah tercatat sebagai negara adidaya dan terkaya di dunia di tahun 60-an pun, tetap saja tercatat dalam sejarah apabila 32 juta orang (seperenam jumlah penduduknya) adalah penduduk yang tergolong miskin. Sungguh merupakan ironi apabila paradigma poverty alleviation diartikan sebagai penghapusan/penghilangan kemiskinan, mengapa? karena seperti yang dikatakan oleh Wells (2005), sebenarnya dunia modern telah membawa manusia ke dalam pengaburan fakta realitas. Menghadapi realitas kemiskinan akan jauh lebih tepat disikapi dengan upaya untuk mengurangi kemiskinan (poverty reduction), sebab sejauh ini sejarah mencatat bahwa prestasi terbaik yang mungkin dicapai oleh umat manusia adalah mengurangi kemiskinan, bukannya menghilangkan. Pilihan sikap yang tepat berdasarkan pengertian yang cukup, akan mampu mengoptimalkan kebijakan, strategi, dan program-program untuk mengurangi kemiskinan hingga angka terendah.

Sejarah ”menceritakan” bahwa kemiskinan merupakan sesuatu yang tidak akan mungkin hilang, di sisi lain pun sejarah ”mengungkapkan” bahwa kemiskinan dalam aspek rohani (baca:haus akan kesucian, kebaikan, etika dan moralitas tertinggi) akan terus terjadi pula karena sifat jiwa manusia yang agamawi. Keunikan masalah kemiskinan menjadi menarik tatkala ditinjau pula dari kehidupan yang dijalani Kristus lebih dari 2000 tahun yang lalu. Kemiskinan yang dialami Kristus (salah satu orang teragung di dalam peradaban manusia) yang tercatat di kitab suci, menggambarkan bahwa keagungan seorang manusia tidak terbatasi oleh keterbatasan materinya, karena orang agung (the great man) tidak lagi diukur berdasarkan atribut maupun label miskin yang disandangnya. Apakah kemiskinan adalah aib? Jawabnya tidak, karena Kristus sendiri pada suatu kotbah di bukit berkata: ”Berbahagialah orang yang miskin dihadapan Allah, karena dialah yang empunya Kerajaan Sorga”. Diantara sekian banyak janji mengenai kesuksesan dan kekayaan, ada satu janji berbeda yang melegakan dan menyegarkan jiwa seperti yang diungkapkan Kristus. Namun janji dan penghiburan tersebut tidak boleh dilepaskan dari pengertian bahwa membantu dan menolong sesama yang berkekurangan untuk mengangkat harkat martabatnya ke kualitas yang lebih baik, merupakan tanggung jawab setiap pemerintah, anggota masyarakat dan setiap pribadi yang bertanggung jawab.

Warga Kalimantan Tengah yang berdasarkan kriteria BPS, Bappenas, BKKBN, maupun Bank Dunia, dikategorikan ke dalam golongan orang-orang melarat, seharusnya menyadari satu prinsip bahwa setiap personal manusia adalah ciptaan unik yang dicipta seturut gambar dan rupa Allah Pencipta (Kejadian 1:26), sehingga disadari atau tidak telah memiliki modal-modal tangible maupun intangible yang ditanamkan oleh Penciptanya. Apabila setiap pribadi dan elemen masyarakat menyadari hal tersebut, maka tiap-tiap orang berbeda, karena telah diberi modal oleh Penciptanya tentu memiliki citra, kadar, potensi, kemampuan dan kapabilitas untuk berjuang menjadi terbaik. Oleh sebab itu, maka semestinya ”kaum miskin” Kalteng tidak perlu rendah diri, namun mulailah gali potensi diri yang ada. Walaupun akses terbatas, upah kerja mungkin kecil, posisi lemah, dan sebagainya, namun semoga hal tersebut tidak menghalangi semangat oloh Kalteng terus memperbaharui diri.