Copyright: Rio S. Migang, MSc to Borneo Tourism Watch [BTW]

Bagian 2

Berbagai sektor pembangunan bergerak dengan motivasi yang sama untuk mencapai cita-cita masyarakat adil makmur yang tidak lagi dilabeli kemiskinan. Demikian pula halnya dengan sektor kepariwisataan, berbagai strategi dan program diupayakan agar tercapainya/terpenuhinya tujuan untuk mengurangi bahkan menghilangkan kemiskinan.

Tulisan ini berisi konsep-konsep ringkas pengurangan kemiskinan melalui bidang kepariwisataan, yang sekaligus pula untuk melengkapi tulisan sebelumnya (Mengentaskan atau Mengurangi Kemiskinan).

Agenda pengurangan kemiskinan (poverty reduction) dan pembangunan yang berpihak pada masyarakat miskin (pro poor development) dalam kurun waktu 5 tahun terakhir telah menjadi perhatian penting dalam agenda pembangunan di tingkat global maupun pembangunan dalam konteks sektoral. Orientasi pembangunan pariwisata yang mendorong usaha-usaha pengurangan kemiskinan dituangkan dalam konsep “pro poor tourism development”. Sektor pariwisata dengan konsep pengembangan “pro poor tourism development” dipandang akan memiliki peran yang efektif untuk turut membantu usaha-usaha pengurangan kemiskinan. Terdapat beberapa alasan yang memberikan justifikasi mengapa pariwisata dapat menjadi alat yang dapat membantu upaya-upaya pengurangan kemiskinan. Alasan tersebut antara lain adalah:

• Bahwa pariwisata merupakan kegiatan yang memiliki keterkaitan lintas sektor dan lintas skala usaha. Berkembangnya kegiatan pariwisata akan menggerakkan berlapis-lapis mata rantai usaha yang terkait di dalamnya sehingga akan menciptakan efek ekonomi multi ganda (multiplier effect) yang akan memberikan nilai manfaat ekonomi yang sangat berarti bagi semua pihak yang terkait dalam mata rantai usaha kepariwisataan tersebut. Dampak ekonomi multi ganda pariwisata akan menjangkau baik dampak langsung, dampak tak langsung maupun dampak ikutan yang pada umumnya terkait dengan usaha skala kecil dan menengah maupun usaha-usaha di sektor hulu (pertanian, perkebunan, peternakan dan sebagainya).

Keterkaitan Lintas Sektor

Bagan 1: Keterkaitan Lintas Sektor

 

• Daya tarik sektor pariwisata membentang sampai di daerah terpencil, sementara ¾ (tiga per empat) orang yang sangat miskin hidup dan tinggal di daerah terpencil, sehingga pariwisata dapat menjadi agen yang efektif dalam mendorong pengembangan daerah terpencil dan pemberdayaan masyarakat miskin di daerah yang bersangkutan melalui kegiatan pariwisata.

• Adanya kesempatan untuk mendukung aktivitas tradisional seperti agrikultur dan kerajinan tangan melalui pariwisata.

• Fakta bahwa pariwisata merupakan industri yang membutuhkan tenaga kerja yang banyak, dimana bisa menyediakan pekerjaan tidak hanya bagi kaum pria saja, namun bagi wanita dan remaja.

• Dengan mengesampingkan faktor ekonomi, pariwisata bisa memberikan keuntungan non-material seperti memberikan rasa bangga pada budaya lokal.

Beberapa pendekatan yang umum digunakan untuk mengurangi tingkat kemiskinan melalui pariwisata antara lain adalah sebagai berikut:

• Mempekerjakan masyarakat sekitar ke dalam usaha pariwisata.

• Penyediaan kebutuhan untuk pariwisata disediakan oleh masyarakat sekitar, seperti penyediaan bahan makanan, kerajinan tangan, dll.

• Melakukan penjualan terhadap barang dan jasa secara langsung oleh masyarakat sekitar, seperti menjual makanan, kerajinan tangan, dan beberapa bentuk alat transportasi dan akomodasi.

• Mendukung pembangunan usaha pariwisata oleh masyarakat sekitar, dimaksudkan untuk membantu masyarakat dalam membangun sesuatu untuk jangka waktu yang lama dan juga memindahkan kekuasaan dan pengawasan ke tangan mereka.

• Melalui pajak dan retribusi pada pendapatan dan keuntungan pariwisata dengan memberikan keuntungan pada program pengurangan tingkat kemiskinan.

• Kegiatan kemanusiaan yang diberikan oleh usaha-usaha di bidang pariwisata dan oleh wisatawan, bisa berupa donasi atau juga program-program kemanusiaan seperti penyuluhan mengenai HIV/AIDS.

• Masyarakat bisa mengambil keuntungan dari infrastruktur yang dibangun karena adanya kegiatan pariwisata. Misalnya ketersediaan jalan, jaringan komunikasi, air bersih dan pasokan listrik.

Di dalam hal mempekerjakan (mendayagunakan) masyarakat miskin di sekitar objek wisata, dapat melalui 3 macam golongan usaha pariwisata, yakni:(1) Usaha jasa pariwisata; (2) Pengusahaan objek dan daya tarik wisata; dan (3) Usaha sarana pariwisata. Sebagaimana yang termaktub di dalam Undang-undang RI No.9 tahun 1990 tentang Kepariwisataan, dijelaskan bahwa :

1. Usaha Jasa Pariwisata, meliputi penyediaan jasa perencanaan, jasa pelayanan, dan jasa penyelenggaraan pariwisata.

Pengusahaan Melalui Jasa Pariwisata

Bagan 2: Pengusahaan Melalui Jasa Pariwisata

2.Pengusahaan objek dan daya tarik wisata, meliputi kegiatan membangun dan mengelola objek dan daya tarik wisata beserta prasarana dan sarana yang diperlukan atau kegiatan mengelola objek dan daya tarik wisata yang telah ada.

Pengusahaan daya Tarik Wisata

Bagan 3: Pengusahaan daya Tarik Wisata

3.Usaha sarana pariwisata, meliputi kegiatan pembangunan, pengelolaan, dan penyediaan fasilitas, serta pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pariwisata.Usaha sarana pariwisata ini dapat berupa jenis-jenis usaha.

Usaha Sarana Pariwisata

Bagan 4: Pengusahaan Usaha Sarana Pariwisata

Selain itu, pijakan-pijakan yang harus dipenuhi dalam upaya mengurangi kemiskinan (poverty reduction) melalui pariwisata, secara umum meliputi ranah pengembangan:

(1) pengembangan masyarakat yang mencakup penguatan kompetensi dan kapabilitas SDM masyarakat miskin melalui pendidikan pariwisata, penguatan usaha masyarakat di bidang usaha kepariwisataan, dan penguatan kelembagaan masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata. Sedangkan ranah pengembangan

(2) adalah pengembangan atraksi wisata meliputi peningkatan kualitas layanan dan diversivikasi produk, peningkatan kualitas layanan dan peningkatan promosi sesuai dengan kapasitas/kualitas produk yang ditawarkan.

Di dalam salah satu riset yang tengah digodok oleh departemen terkait mengenai daya saing berbagai destinasi pariwisata di Indonesia, diketahui bahwa di antara 35 destinasi andalan yang tersebar di seluruh propinsi Indonesia, propinsi Kalteng menempati urutan ke-22 (komposisi indeks 299.14 berdasarkan 8 kriteria WTTC) dengan objek wisata andalannya adalah Tanjung Puting.

Hasil tersebut tentunya merupakan salah satu bentuk penggambaran bagaimana tertinggalnya pariwisata Kalteng di kancah nasional. Sebagai salah satu alat pembangunan, pariwisata yang sarat potensi alam, budaya, dan khusus di Kalimantan Tengah, seharusnyalah dapat segera dibenahi dan pada momentum yang tepat, dapat dijadikan alat yang efektif untuk mengurangi kemiskinan.