Copyright: Rio S. Migang, MSC to Borneo Tourism Watch [BTW]

Bagian 3-b

Floating House | Bappenas album

Floating House | Bappenas album

Sebagai sebuah etintas sistem, masyarakat sipil diatur dalam kerangka hukum yang jelas. Terdapatnya perda yang mengatur tentang kependudukan, perda ketertiban umum, perda tentang kebersihan, ketertiban dan keindahan yang kesemuanya mencerminkan eksistensi pengaturan terhadap aspek relasi sosial antar golongan masyarakat agar tercipta suatu lingkungan intagible yang nyaman untuk dihuni maupun dikunjungi.

 

Wisatawan yang peduli hukum, akan menyadari sepenuhnya bahwa pentingnya penegakan hukum setempat akan sangat mempengaruhi situasi kondisi keamanan maupun kenyamanan berwisata. Perangkat hukum yang berkaitan terhadap keamanan, ketertiban dan kenyamanan bagi kepentingan umum memang telah ada.

Di Indonesia, sebagai contoh di DKI Jakarta, Dinas Bintal dan Kessos (Pembinaan Mental dan Kesejahteraan Sosial) menjadi perangkat penting dalam mengatur masyarakat sipil terutama kaum marginal yang memilih profesi tak manusiawi seperti gepeng. Bahkan di beberapa kota seperti Jakarta dan Surabaya telah dikeluarkan perda khusus yang mengatur mengenai dilarangnya pemberian sedekah kepada orang-orang yang ber’profesi’ sebagai gelandangan dan pengemis, hal ini didasari atas pengertian bahwa memberi sedekah berupa uang secara langsung kepada gepeng merupakan sikap yang tidak mendidik.

Sehingga pertanyaan pada awal paragraf di atas akhirnya dapat terjawab, dimana hubungan antara pengemis dan pariwisata adalah jikalau pengemis dilihat sebagai persona atau pelaku yang memiliki potensi, maka pariwisata adalah wadah untuk menampung, mengelola dan mendayagunakan pelaku-pelaku yang memiliki potensi diri sehingga bereksistensi sebagaimana adanya (sesuai naturnya) dari maksud awal penciptaan untuk memuliakan Khaliknya.

Kunjungan wisatawan ke Indonesia pun semakin meningkat dari tahun ke tahun (walaupun terkadang fluktuatif karena diterpa isu dan masalah krusial skala nasional), hal ini tentunya mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan ditandai terbukanya banyak lapangan kerja baru. Manusia yang dicipta sesuai citra/image of God menjadi dasar/pondasi mengapa manusia seharusnya menyadari eksistensinya sebagai makhluk unik yang memiliki potensi-potensi yang ditanam oleh Allah untuk diperkembangkan melalui berbagai bentuk pekerjaan, sedangkan aturan hukum/perda sebagai perwujudan prinsip dasar tersebut yang mengatur relasi antar ciptaan dan pariwisata menjadi sarana/wadah untuk membentuk masyarakat madani yang diidam-idamkan. Maka cerita sang wisatawan pada bagian awal yang tengah menikmati kota wisata tersebut di atas dapat saja sangat berbeda, ketika dalam kunjungannya ia menemukan bahwa manusia marginal yang miskin walaupun miskin harta bendawi namun tetap dapat memaksimalkan potensi diri yang dimilikinya melalui berbagai wadah pekerjaan yang berkaitan dengan pelayanan pariwisata.

Hal-hal di atas dapat ditarik bagi kemajuan pariwisata Kalteng, yang kiranya tidak hanya mengejar keunggulan ekonomi saja di masa mendatang, namun mulai menerapkan integrated value added of development yang seimbang ditinjau dari berbagai lintas bidang.

Sekian.

Sendowo, Yogyakarta 2008