Copyright: Rio S. Migang, MSc to Borneo Tourism Watch |BTW|

Bila Anda berkesempatan berjalan-jalan keluar negeri, mampirlah sejenak ke toko-toko buku disana, biasanya dengan mudah Anda akan menemukan ratusan buku tentang paham utilitarianisme.

Utilitarianisme atau diterjemahkan sebagai asas manfaat, merupakan produk pemikiran barat melalui para tokohnya seperti Jeremy Bentham, John Stuart, David Hume, yang mewabah hingga sendi-sendi keIndonesiaan.  Bertransformasi menjadi nilai hidup publik, asas ini dimanifestasikan dalam berbagai keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kebijakan pemerintah, politik, hukum, perekonomian, industri dan perdagangan bahkan hingga ke tataran yang lebih privat lagi, yakni dalam hubungan antar pribadi.

Dengan sangat mudah kita temukan ucapan yang mengatasnamakan bermanfaat atau tidak bermanfaat di media televisi, internet maupun cetak. Globalisasi bergerak cepat membawa nilai baru ini hingga mengubah nilai moralitas dan universalitas kebaikan ke dalam saringan baru bernama bermanfaat atau tidak. Contoh paling konkrit yang dapat dengan mudah kita temui adalah dalam ranah otonomi daerah, ketika pihak pengambil keputusan diperhadapkan pada pilihan merevitalisasi hutan rusak Kalimantan ataukah mendayagunakan hutan hijau menjadi lahan sawit (sehingga tanah menjadi makin rusak), maka pada posisi krusial ini asas manfaat menjadi dasar pertimbangan kebijakan.

Merevitalisasi hutan tidak hanya berkualitas bagi kehidupan jangka panjang, lebih dari itu memiliki nilai kebaikan bagi alam, rantai makanan bahkan bagi keberlangsungan kebudayaan lokal di sekitarnya. Namun karena nilai manfaat ekonominya sangat rendah dalam skala jangka pendek-menengah, maka nilai kebaikan tersebut pupus oleh keputusan untuk mengejar pertumbuhan sesegera mungkin secara praktis. Implikasinya bisa ditebak, salah satunya membuka sawit seluas-luasnya dan akhirnya mencederai rasa keadilan masyarakat adat.

Bila dianalisis lebih tajam, utilitarianisme ini pun telah diadopsi sejak era Orde Lama dan dipertegas penggunaannya di era Ode Baru Kabinet Pembangunan yang salah satunya nampak pada pasal 2 UU Kepariwisataan No. 9 tahun 1990 hingga pada bentuk revisinya di UU  Kepariwisataan No. 10 tahun 2009 era Reformasi Kabinet Indonesia Bersatu. Asas ini menggiring (salah satunya) sektor pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan secara pragmatis mudah sekali untuk dipelintir menjadi kemanfaatan maksimal bagi segelintir oknum, dan kemanfaatan minimal bagi masyarakat.

Asas manfaat (utilitarianisme) yang telah kawin mengkawin dengan pragmatisme praktis, bertolak belakang dengan kearifan lokalitas Dayak yang bernilai universal.

Nilai universal ini telah dipraktekkan oleh nenek moyang orang Dayak melalui pencermatan dan reaksi aktif terhadap bijaksana yang terkandung pada alam dan seisi belantaranya.

Sosok Tingang (enggang) dan Naga (jata) yang mewakili konsep dunia atas dan dunia bawah dalam masyarakat Dayak merupakan pengejewantahan terhadap bijaksana yang dimaksud. Nilai kesetiaan yang dipraktekkan burung Tingang dalam hal monogami, perhatian dan empati terhadap anak sesamanya bila induknya mati, nilai konservasi terhadap hutan sebagai “aktivis” penyemai bibit tanaman, hingga nilai keindahan sebagai cermin fisik Tingang dan Naga yang kemudian terukir pada tanggar Betang.

Tingang yang menjadi sosok penting dalam budaya masyarakat Dayak memberikan pencerahan (enlightment) akan kualitas sifat orang Dayak yang setia pada ucapan yang telah diikrarkan, sifat menolong yang sangat kental bahkan kepekaan memanfaatkan hasil hutan alam tanpa merusaknya.

Dualitas kekuasaan Tingang dan Naga menempatkan manusia pada posisi ranah tengah, sebuah dunia yang paradoks dan penuh tantangan. Dalam berbagai tingkatan masalah yang ditimbulkan oleh paradoks itu, maka lahirlah reaction of life berupa identitas semangat kebersamaan masyarakat Dayak. Semangat handep, habaring hurung, haduhup kulae (pribadi mandiri, berprakarsa aktif dan masyarakat saling bergotongroyong) yang menjadi cerminan asli semangat kebersamaan Huma Betang untuk menyelesaikan berbagai masalah yang timbul.

Universalitas nilai hidup masyarakat Dayak ini pun terkristalisasi pada hukum adat yang disepakati bersama, untuk mengatur relasi positif antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam dan manusia dengan Tuhan. Posisi krusial manusia Dayak yang berada di tengah-tengah Tingang dan Naga, menciptakan nilai hidup manusia Dayak tidak sekedar didasari relasi untung rugi, semacam relasi penjual dan pembeli. Satu bentuk relasi yang nyaris tidak pernah ditemui pada masyarakat Dayak, sehingga tidak mudah menemukenali masyarakat Dayak sebagai masyarakat pedagang.

Contoh lain dalam berladang, tak pernah ada cerita kegiatan ladang berpindah (istilah yang benar adalah pola gilir balik/rotasi) masyarakat Dayak bermotivasikan eksploitasi isi hutan. Sebaliknya sistem yang sangat mengagumkan itu, dimaksudkan untuk mencukupi kebutuhan manusia sekaligus mengkonservasi alam secara bijak. Aktivitas rotasi tersebut tidak mudah dilakukan, karena dibutuhkan kesabaran, kerja keras, konsistensi dan sikap hidup yang dilandasi motivasi memberikan yang terbaik bagi alam dan manusia.

Kualitas-kualitas seperti, melakukan yang terbaik (do the best), menghargai sesama (love each other) dan menghormati alam (respect the nature) menjadi karakter khas seorang Dayak sesungguhnya.  Dan kristalisasi nilai hidup seperti itulah yang jauh melompati pemikiran Jeremy Bentham, dll para penggagas utilitarianisme yang seringkali mengabaikan etika serta moralitas untuk mencapai maksimalisasi kesenangan, kepuasan dan keuntungan pribadi belaka.

(*Rio S. Migang, MSc, warga Ma’anyan tinggal di Jakarta, Pengurus pleno DPP Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Principle JAS Studio|http://www.inovasikreatif.com)